ita Butuh Pendidikan, Bukan Sekadar Persekolahan

Kita Butuh Pendidikan, Bukan Sekadar Persekolahan
Posted on September 16, 2013 by Aar Sumardiono
Pendidikan bukan hanya perihal persekolahan. Sekolah formal yang berjenjang mulai SD-SMA hanya merupakan salah satu bentuk jalur pendidikan.

Di Indonesia, keragaman tentang jalur pendidikan ini sebenarnya sudah dirangkum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU Sisdiknas tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki 3 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal (sekolah), non-formal (kursus, pendidikan kesetaraan), dan informal (pendidikan keluarga & masyarakat).

diversity
(c) 123rf.com

Pendidikan Informal dan Non-formal sebagai Alternatif Sekolah

Pendidikan informal dan non-formal sering disebut juga pendidikan alternatif karena dikembangkan berdasarkan kerangka berfikir dan pendekatan-pendekatan yang berbeda dari sekolah (formal).

Pendidikan alternatif sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan maupun kualitas pendidikan. Sayangnya strategi pengembangan pendidikan di Indonesia sangat menggantungkan diri pada pendidikan formal (sekolah).

Alih-alih memanfaatkan potensi dan keterlibatan masyarakat melalui pendidikan informal & non-formal, pemerintah lebih sering mempersulit pengembangan pendidikan alternatif di luar jalur sekolah. Bahkan, strategi pengembangan pendidikan cenderung mengkooptasi pendidikan informal dan non-formal ke dalam pendidikan formal sehingga pendidikan alternatif kehilangan kekhasan dan solusi uniknya karena semuanya diarahkan ke standardisasi ala pendidikan formal (sekolah).

Sebagai contoh, pendidikan non-formal seperti PKBM tetap disyaratkan bangunan seperti ruang kelas, materi belajar dan proses belajar yang tak ada bedanya dengan sekolah. Persyaratannya memang lebih longgar daripada sekolah, tetapi substansinya tetap saja sama seperti sekolah.

Demikian pun, model sekolah alternatif seperti sekolah alam atau sekolah-sekolah alternatif lainnya tak bisa berkembang karena semuanya harus mengacu pada standar-standar sekolah yang harus diikuti secara kaku.

Hal yang lebih parah terjadi pada pendidikan rumah (home education) yang populer dengan sebutan homeschooling. Homeschooling yang merupakan pendidikan berbasis keluarga banyak kehilangan fleksibilitasnya karena dipersyaratkan untuk bergabung dengan lembaga non-formal dan membuat rapor yang tak berbeda dengan sekolah agar bisa mengikuti ujian kesetaraan.

Potensi Pendidikan Alternatif

Padahal, pendidikan informal dan non-formal adalah wadah untuk pengembangan pendidikan alternatif yang berbeda dengan pendidikan formal.

Melalui pendidikan informal dan non-formal yang memiliki struktur yang lebih longgar dan lentur daripada sekolah, berbagai inisiatif masyarakat dapat diwadahi dan difasilitasi.

Setidaknya ada 3 keuntungan yang diperoleh negara jika pemerintah mau mengembangkan strategi pendidikan yang tak hanya bergantung pada sekolah (pendidikan formal), tetapi juga mendorong perkembangan pendidikan alternatif.

a. Partisipasi Masyarakat
Keterbukaan dan dukungan terhadap pendidikan alternatif berarti memperluas akses partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Keterlibatan aktif masyarakat adalah kontribusi yang bernilai sangat positif. Masyarakat yang adaptif dan solutif dapat menjadi modal besar bagi negara yang harus difasilitasi, bukan justru diredam dan dikerdilkan.

b. Perluasan Akses Pendidikan
Dengan model pendidikan alternatif yang tak terlalu rigid dalam standardisasi isi dan proses, masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mencari solusi-solusi kreatif untuk masalah-masalah pendidikan yang tak bisa ditangani dengan solusi tunggal dan terpusat sebagaimana yang ada pada saat ini.

Sekolah pemulung, sekolah pekerja migran, sekolah nelayan, sekoah berbasis teknologi, dan aneka bentuk sekolah yang tidak standar dapat dibangun untuk menjadi solusi masyarakat yang bisa menjadi pengganti sekolah formal.

c. Katarsis Sosial
Tak dapat dipungkiri, praktek penyelenggaraan sekolah sering memunculkan problem-problem di lapangan seperti bullying, peer pressure, atau kasus-kasus sporadis yang berdampak traumatik bagi siswa.

Dalam kasus berbeda, model sekolah yang sangat mengunggulkan aspek akademis (kecerdasan logis, matematis, dan bahasa) tak selalu tepat untuk anak-anak yang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, seperti atlet & penari (kecerdasan kinestetis), pemusik (kecerdasan musikal), komikus & sineas (kecerdasan visual), penjelajah alam (kecerdasan naturalis), dan lain-lain. Belum lagi anak-anak yang memiliki kekhasan seperti slow-learner, gifted, dan sebagainya.

Anak-anak semacam ini lebih dapat berkembang jika berada di lingkungan pendidikan yang sesuai bagi mereka. Memaksa anak-anak ini untuk berada di sekolah formal bukan hanya mematikan potensi mereka, tetapi juga menghalangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan layak sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

d. Peluang Inovasi & Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pendidikan alternatif adalah ruang yang sangat dibutuhkan jika negara ingin menghasilkan aneka kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Inovasi-inovasi pendidikan seperti sekolah berbasis iPad seperti di Belanda, sekolah Montessori, sekolah Reggio Emilia, Barefoot College, sekolah alam, dan aneka inovasi pendidikan lainnya tak mungkin terwujud kalau pemerintah hanya mengandalkan strategi sekolah yang berpegangan secara kaku pada standar-standar yang telah ditetapkan.

Strategi Pendidikan Inklusif

Untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan alternatif dan inisiatif masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah:

a. Demokratisasi pendidikan
Pendidikan tak boleh hanya menjadi domain pemerintah dan strategi pendidikan tak boleh menjadi Jakarta-sentris, tetapi dilonggarkan untuk membuka partisipasi masyarakat bukan hanya pada tingkat pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga pada tingkat-tingkat yang lebih strategis.

b. Pergeseran Paradigma dari Kontrol menjadi Pelayanan
Menurut Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, MSc, strategi pendidikan nasional saat ini sangat menekankan pada kontrol, yang ditunjukkan dengan berbagai indikator seperti: kurikulum nasional yang kaku dan sarat, pengadaan buku dan bahan belajar lain yang diselenggarakan oleh pusat, evaluasi hasil belajar secara nasional yang dselenggarakan serentak dan baku, pemusatan kewenangan dalam hampir segala hal tanpa pendelegasian yang berarti, dan peranan guru yang dominan sebagai otoritas yang harus diikuti oleh siswa.

Paradigma ini harus digeser menjadi pelayanan yang berfokus pada penghadiran pengalaman belajar anak yang memiliki implikasi peran pemerintah lebih pada penyediaan sarana dan sumber daya bagi beragam siswa sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas unggul.

c. Pendidikan Informal & Non-formal yang Bermartabat
Alih-alih menjadikan pendidikan informal dan non-formal hanya sebagai pelengkap, yang bahkan seringkali dipandang dengan curiga, pemerintah perlu menempatkan pendidikan informal dan non-formal sebagai partner setara pendidikan formal (sekolah), yang strategi pengembangannya dilakukan secara sadar dan terencana.

Bukan hanya menjadi pelengkap pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal dan non-formal bahkan bisa menjadi pengganti pendidikan formal (sekolah) sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas bahwa pendidikan non-formal adalah layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Penulis: Sumardiono, praktisi home education

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s